Patromaks.com – Tubuh Eksekutif Mahasiswa Semua Indonesia (BEM SI) akan lakukan tindakan di muka Istana Negara, Jakarta, Senin (11/4) lusa. Tindakan itu diperuntukkan untuk menuntut sikap tegas dan bukti riil Presiden Joko Widodo (Jokowi) menampik periode kedudukan 3 masa. Mendekati tindakan itu, kelompok-kelompok mahasiswa sudah lakukan tindakan di wilayah masing-masing, seperti Bogor dan Semarang.
Terdaftar, Pergerakan Bogor Menuntut Istana melangsungkan tindakan demo disekitaran Istana Bogor tempo hari, Jumat (8/4). Jubir tindakan Pergerakan Bogor Menuntut Istana, Ruben Bentiyan menjelaskan demonstrasi dituruti mahasiswa dari beragam universitas dan organisasi.
Untuk massa tindakan ada seribuan di mana semua bergabung dalam Pergerakan Bogor Menuntut Istana. Didalamnya ialah mahasiswa-mahasiswa di Bogor Raya, kota dan kabupaten, lebih kurang ada 22 organisasi mahasiswa yang turun bersama kita, tutur Ruben saat diverifikasi tempo hari. Tindakan sempat membuat macet jalan disekitaran Istana Bogor. Pasalnya massa tutup jalan hingga membuat polisi berlakukan eksperimen jalan raya. Polisi memasangkan kawat berduri untuk menahan massa lebih dekat ke Istana.
Di saat bertepatan, beberapa ratus mahasiswa melangsungkan tindakan menampik wawasan penangguhan Pemilu 2024 dan ekstensi kedudukan presiden di Semarang, Jawa tengah. Tindakan berjalan di muka Kantor Gubernur Jawa tengah, Jalan Pahlawan, Jumat (8/4). Pengamatan CNNIndonesia.com di lokasi, mahasiswa dari beberapa universitas di Semarang itu berganti-gantian pidato. Sesudahnya, tindakan sempat kacau saat aparatur kepolisian coba mematikan poster dan banner yang dibakar mahasiswa.
Tindakan sama-sama dorong juga terjadi sesaat. Massa dan aparatur turut serta beradu mulut. Beberapa mahasiswa kelihatan melemparkan air mineral ke polisi. Kekacauan bisa dikontrol sampai beberapa mahasiswa kembali meneruskan tindakan dan berorasi. Satu hari awalnya, Kamis (7/4), beberapa ratus mahasiswa yang bergabung dalam Koalisi BEM Sumatera Selatan (Sumsel) melangsungkan tindakan di Simpang Lima DPRD Sumsel, Palembang.
Mereka menampik penangguhan Pemilu 2024 atau ekstensi kedudukan presiden. Mereka mulai bergabung di Simpang Lima DPRD sekitaran jam 14.00. Mahasiswa menuntut dapat sampaikan pidato dalam pekarangan Gedung DPRD Sumsel.
Makassar Ricuh
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tindakan demonstrasi menampik penangguhan penyeleksian umum alias Pemilu 2024 dan menambahkan periode kedudukan presiden Joko Widodo 3 masa di pertigaan Jalan Sultan Alauddin-AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, usai kacau.
Kekacauan itu dipacu mahasiswa yang lakukan tindakan demonstrasi tutup semua batas jalan sampai menyebabkan kemacetan kronis mendekati berbuka puasa. Ini membuat petugas usaha bubarkan tindakan demonstrasi secara persuasif. Tetapi, hal tersebut ditanggapi mahasiswa hingga terjadi kekacauan.
Kami menampik penangguhan Pemilu dan tambahan periode kedudukan presiden dan menilai peranan pemantauan DPR RI, kata koordinator lapangan tindakan, Sukirman S Doturu, Kamis (7/4). Disamping itu, mahasiswa menanggapi peningkatan harga BBM dan kelangkaan minyak goreng curahan yang sejauh ini terjadi hingga benar-benar menggelisahkan warga kecil.
Peretasan WA dan Account Sosmed
Terpisah, mendekati tindakan 11 April Koordinator Pusat BEM SI Kaharuddin akui account WhatsApp dan sosial media kepunyaannya diretas. Kaharuddin menerangkan, nomor telephone yang teretas dalam program WhatsApp ialah nomor penghubung komunikasi BEM SI dengan mahasiswa yang lain ingin bergabung pada Tindakan Nasional kedepan.
Mendekati tanggal 11 April 2022 dari support warga banyak mengontak saya sebagai Koordinator Pusat BEM SI. Banyak teman-teman mahasiswa yang ingin tergabung, ucapnya ke CNNIndonesia.com, Jumat (8/4). Demonstrasi di Istana Negara 11 April kelak di-claim akan dituruti 1.000 mahasiswa dari Koalisi BEM SI, Koalisi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Koalisi Mahasiswa Jalur dan Koalisi Mahasiswa Fakultas.
Penampikan dari Istana
Jokowi awalnya telah minta supaya tidak ada yang mengumandangkan masalah penangguhan pemilu dan ekstensi periode kedudukan presiden. Jokowi telah berulang-kali mengatakan akan patuh pada konstitusi.
Janganlah sampai ada yang mengumandangkan berkenaan penangguhan, ekstensi, ucapnya, Selasa (5/4) kemarin. Kepala Staff Presiden (KSP) Moeldoko mengeklaim pemerintahan tak pernah merencanakan tunda pemilu atau perpanjang periode kedudukan presiden Jokowi. Pemerintahan tak pernah mengulas sedikit juga mengenai masa lah, mengenai ekstensi lah, no, never, ucapnya.