Patromaks.com – Wawasan ekstensi periode kedudukan presiden kembali lagi muncul. Belum habis masalah penangguhan pemilu yang diusulkan beberapa elite politik, sekarang, beberapa kades minta Presiden Joko Widodo memegang 3 masa. Tidak perlu waktu yang lama, saran ini segera berbuntut ribut. Kritikan untuk kritikan tiba dari beberapa elite parpol sampai aktivis. Kerusuhan ini kembali lagi membuat Jokowi mulai bicara. Kembali dia sampaikan akan taat pada konstitusi.
Ajakan beberapa kades
Wawasan ekstensi periode kedudukan presiden sempat ada di tahun 2019 dan 2021. Ini kali, saran itu tiba dari beberapa kepala dan piranti dusun yang bergabung dalam Federasi Pemerintahan Dusun Semua Indonesia (Apdesi).
Pada acara Bersilahturahmi Nasional Apdesi 2022 yang diadakan di Istana olahraga Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022), mereka mengatakan supaya periode kedudukan Presiden Jokowi diperpanjang jadi 3 masa. Apdesi bahkan juga akui akan mengumumkan support untuk Jokowi memegang 3 masa dalam kurun waktu dekat. Rekan-rekan di bawah kan ini bukanlah narasi, ini bukti, siapa saja pimpinannya, bukan basa-basi, dipublikasikan, dideklarasikan apa yang kita harapkan, kata Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya, Selasa.
Surta menjelaskan, maklumat support Jokowi 3 masa sedianya diadakan Apdesi dalam acara Bersilahturahmi Nasional 2022, Selasa. Tetapi, gagasan itu diarang oleh beberapa menteri yang datang dan pasukan penyelamatan presiden (paspampres). Surta akui, tidak ada yang arahkan beberapa kades untuk mengumumkan support Jokowi 3 masa. Saran itu dikatakannya tiba dari inspirasi beberapa kades. Tidak ada. Mana ada kades diarahin? Kita tidak ingin ada yang masalah seperti getho. Tetapi pure kan, pure begini kades juara, intelektualnya banyak pula, papar ia.
Tuai kritikan
Seperti yang sudah-sudah, wawasan ekstensi periode kedudukan presiden saat itu juga memunculkan keributan. Beberapa parpol mengkritik saran itu. Sebutkan Partai Demokrat. Demokrat berasa sedih karena beberapa kades seharusnya bisa konsentrasi membuat dusunnya sendiri, bukan justru didorong-dorong masuk ranah politik ringkas dengan memberikan dukungan Jokowi memegang 3 masa. Kasihan ini kades yang semestinya konsentrasi pada usaha pembangunan di dusunnya, justru didorong-dorong untuk masuk ranah politik, apa lagi jika rupanya dibarter dengan pencairan dana untuk dusunnya, kata Kepala Tubuh Komunikasi Vital Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam tayangan jurnalis, Rabu (30/3/2022). Kelak dapat memacu perselisihan horizontal di dusunnya masing-masing, katanya.
Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memandang, tambahan periode kedudukan Jokowi jadi 3 masa bukan jalan keluar yang akurat. Bila beberapa kades senang dengan performa pemerintah Jokowi, katanya, seharusnya mereka pastikan supaya presiden bisa melanjutkan prestasinya di bidang dusun, bukan justru ajukan ide tambahan periode kedudukan. Irit kami, rekan-rekan kades itu pastikan jika siapa saja yang menjadi presiden dari calon-calon presiden yang ada itu akan melanjutkan beberapa hal baik yang telah dilaksanakan oleh Pak Jokowi, sebisa-bisanya justru tingkatkan, kan demikian jalan keluarnya, kata Arsul di Kompleks Parlemen.
Sementara, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sayangkan saran beberapa kades. Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa memperjelas, sekitar apa saja inspirasi khalayak untuk memberikan dukungan Jokowi kembali memegang presiden, hal tersebut tidak bisa dipakai sebagai alasan mengganti batasan-batas yang sudah diputuskan konstitusi. Kades sisi dari elemen pemerintah pada tingkat dusun, semestinya pahami kita bernegara punyai konstitusi, kata Khoirunnisa.
Sikap Jokowi
Atas keributan ini, Jokowi pada akhirnya membuka suara. Dia akui seringkali dengar saran ekstensi periode kedudukan presiden. Tetapi, berkaitan ini, ia janji akan patuhi konstitusi. Yang bernama kemauan warga, yang bernama teriakan-teriakan semacam itu kan seringkali saya dengar, kata Jokowi selesai mengevaluasi Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa tengah. Tapi yang terang, konstitusi kita jelas sudah. Kita harus patuh, harus taat pada konstitusi, ya, katanya.
Awalnya, akhir Februari 2022 sempat ada saran penangguhan pemilu. Saran itu disuarakan oleh Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Lantas, dari kelompok parpol ada Ketua Umum Partai Kebangunan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Instruksi Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Sesudah lebih dari seminggu ribut, presiden mulai bicara. Jokowi mengatakan dianya akan taat pada konstitusi. “Kita tidak cuma patuh dan runduk, tapi juga taat pada konstitusi, kata Jokowi.
Tetapi, ia mengatakan, wawasan penangguhan pemilu tidak dapat dilarang. Karena, hal tersebut sisi dari demokrasi. Siapa saja sah-sah saja menyarankan wawasan penangguhan pemilu dan ekstensi periode kedudukan presiden, menteri atau parpol, karena ini kan demokrasi. Bebas saja memiliki pendapat. Tapi, jika sudah pada penerapan semua harus runduk dan patuh pada konstitusi, tutur Jokowi. Konstitusi sudah tegas atur penyelenggaraan pemilu atau periode kedudukan presiden.
Dipandang bersayap
Berkenaan pengakuan terkini Jokowi, Managing Director Paramadina Public Kebijakan Institute, Ahmad Khoirul Umam, memandang, Jokowi kembali sampaikan pengakuan “bersayap”. Presiden cuman sampaikan akan taat pada konstitusi dan tidak secara tegas menampik wawasan yang sudah berkali-kali muncul ini. Pernyataan itu terang bersayap. Tidak ada tanda-tanda political will dari presiden untuk lebih tegas serta lebih firmed (tentu) menampik wawasan ini, kata Umam. Menurut Umam, pilihan kata patuh konstitusi serupa dengan pengakuan Presiden Soeharto saat akan perpanjang periode kedudukannya. Saat itu, Soeharto mengatakan patuh pada keputusan MPR.
Karena, presiden ialah mandataris MPR saat itu. Umam memandang, presiden semestinya dapat semakin tegas mengatakan dianya menampik wawasan penangguhan pemilu dan ekstensi presiden bukannya menjelaskan akan patuh pada konstitusi. Akan lebih bagus bila presiden memperjelas jika pemilu tetap diadakan sama sesuai agenda pada 14 Februari 2024. Umam sayangkan lingkaran Istana Presiden terus-terusan mengelak dengan argument patuh konstitusi dan buka ruangan demokrasi. Walau sebenarnya, menurutnya, diksi itu tidak ubahnya cuman permainan pilihan kata untuk bermain aman buat buka ruangan manuver melalui beberapa pernyataan bersayap. Bila presiden masih tetap malas, rasanya memang presiden nikmati langgam permainan politik untuk perpanjang periode kedudukannya itu, tutur Umam.