KPU Pastikan Tahapan Pemilu Sesuai Rencana

Hingga Desember 2018, persiapan penyelenggaraan pemilu masih berjalan sesuai dengan rencana. Komponen penyelenggara, anggaran dan logistik, dilaporkan tercukupi dan siap untuk menyukseskan Pemilu Serentak pertama di Indonesia.
Ketua KPU RI Arief Budiman melaporkan, untuk penyelenggara, kesiapan personel ditingkat pusat, provinsi dan kab/kota dipastikan lengkap dan siap bertugas. Sedangkan untuk PPK dan PPS, pria 44 tahun mengakui adanya petugas adhoc yang mengundurkan diri atau harus digantikan karena meninggal dunia. “Tapi pada prinsipnya tidak ada bermasalah, jadi semua siap,” ujar Arief di acara Refleksi Akhir Tahun 2018 KPU RI, di Jakarta, Selasa (18/12/2018).
 
Untuk anggaran, pria 44 tahun mengatakan bahwa dukungan finansial sejauh ini pun tidak masalah. Dan untuk 2019, KPU telah meminta Kementerian Keuangan untuk menyediakan anggaran sejak Januari. “Karena biasanya anggaran kita sudah disiapkan, dirancang, tapi untuk kegiatan baru ada pada Februari atau Maret,” tutur Arief.
 
Adapun untuk logistik, Arief pada kesempatan itu juga menjelaskan bahwa sebagian (kotak dan bilik) telah diproduksi dan didistribusikan ke jajaran penyelenggara pemilu di kab/kota. Sementara untuk formulir dan surat suara baru diproduksi pada Januari mendatang. “Maka dari ukuran yang paling sederhana, tiga komponen ini siap. Maka KPU kurang lebih 80-90 persen siap,” lanjut Arief.
 
Diluar itu, Arief juga menjelaskan kesuksesan lembaganya menuntaskan sejumlah tahapan Pemilu 2019 di tahun 2018, mulai dari pendaftaran partai politik, pencalonan, pemutakhiran daftar pemilih hingga kampanye. Juga disampaikan proses persiapan pemilu di luar negeri dengan mendata para pemilih disana berikut tata cara pemberian hak suara mereka sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
 
Sementara itu Anggota Bawaslu M Afifudin mencatat ada beberapa peristiwa yang terjadi selama 2018 didalam proses kepemiluan di Tanah Air. Seperti sengketa pencalonan partai politik, pencalonan calon perseorangan, proses pemutakhiran data pemilih serta kampanye.
 
Khusus untuk DPT, Afif bersyukur prosesnya bisa tuntas di 15 Desember 2018 lalu, meski proses penetapannya sempat tertunda beberapa kali.
 
Afif pun memberikan komentar terkait sejumlah isu yang mengiringi proses pemilu di Indonesia, khususnya isu-isu yang cukup menyita keringat penyelenggara, seperti halnya kotak suara yang baru ramai akhir-akhir ini.
 
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengingatkan bahwa ada dua hal penting yang perlu diperhatikan selama proses pemilu. Keduanya yaitu kepercayaan publik dan legitimasi konstitusional.
 
Titi pada kesempatan itu juga mengingatkan kepada penyelenggara bahwa tantangan kerja di 2019 akan semakin berat. Dan berharap penyelenggara pemilu bisa menahan diri untuk tidak masuk dalam pusara persaingan antar pasangan calon yang menurut dia kerap berupaya menarik-narik penyelenggara untuk ikut terlibat berkomentar di dalamnya. 
You might also like