Patromaks.com – Wawasan penangguhan Penyeleksian Umum (Pemilu) 2024 dipandang beberapa faksi sebagai sisi dari inspirasi warga. Tetapi, menurut pakar hukum tata negara Yusri Ihza Mahendra, penangguhan Pemilu 2024 malah akan memunculkan keadaan jelek untuk negara dan bangsa.
Dari paparan Yusril dalam info tercatatnya, meringkas lima skenario terjelek yang dicemaskan terjadi bila penangguhan Pemilu benar-benar dikerjakan.
Berikut lima skenario terjelek pemilu diundur menurut Yusril Ihza Mahendra:
1. Pemerintah-DPR tidak legitimate
Yusril mengutarakan, hal pertama kali yang harus dipahami sebagai imbas dari penangguhan Pemilu ialah lahirnya pelaksana negara yang tidak syah berdasar hukum.
Keadaan ini pergi dari pertanyaan Yusril masalah apa dasar yang dipakai beberapa pelaksana negara bila bekerja melewati batasan waktu 5 tahun.
Yusril selanjutnya mengingati jika Indonesia ialah negara yang mempunyai dasar hukum yakni Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Dalam pada itu, penangguhan Pemilu dipandang akan menubruk konstitusi di mana memercayakan Pemilu diadakan tiap 5 tahun sekali.
Maka bila Pemilu diundur melewati batasan waktu 5 tahun, karena itu atas dasar apa beberapa pelaksana negara tersebut menempati kedudukan dan jalankan kekuasaannya? Tidak ada dasar hukum benar-benar, kata Yusril. Jika tidak ada dasar hukum, karena itu semua pelaksana negara dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD semua ‘ilegal’ alias ‘tidak sah’ atau ‘tidak legitimate’, tambahnya.
2. Pemda tidak dikendalikan DPRD
Sampai sekarang, Indonesia mengenali mekanisme tata negara jika pemda dipantau oleh Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah (DPRD).
Namun, bila Pemilu diundur, karena itu terang akan ada DPRD yang ilegal. DPRD dipandang tidak dapat kembali memantau atau mengatur pemda.
Bagaimana ingin mengatur, DPRDnya saja telah ilegal,kritik Yusril. Hal ini akan berpengaruh pada tanggung-jawab kepala wilayah ke presiden sebagai wakil pemerintahan pusat di wilayah. Mereka beberapa kepala wilayah akan ketidaktahuan bertanggung-jawab ke siapa.
Karena presidennya juga juga ilegal. Kondisi negara dan bangsa akan betul-betul carut marut karena penangguhan Pemilu, tutur Yusril.
3. TNI-Polri menentang ke presiden
Yusril menjelaskan, penangguhan pemilu akan memunculkan ada pemberontakan yang sudah dilakukan oleh Panglima TNI dan Kapolri dan korps-nya ke presiden. Hal tersebut bisa terjadi bila berkaca kembali ke presiden yang tidak mempunyai dasar hukum atas kedudukan yang dijalankannya. Dijumpai, TNI dan Polri masing-masing bertanggungjawab secara terpisah ke presiden.
Tetapi, karena presiden telah ilegal atas ada penangguhan pemilu, karena itu bisa jadi Panglima TNI dan Kapolri menentang padanya.
Untung bangsa ini jika Panglima TNI dan Kapolri solid sama jaga persatuan dan kesatuan bangsa di saat yang susah dan krisis. Tapi jika tidak solid, bagaimana dan apa yang hendak terjadi? Bisa jadi terjadi dengan alasan untuk selamatkan negara dan bangsa, TNI menggantikan kekuasaan walaupun untuk saat ini,terangnya.
4. Rakyat dapat anarkistis, melakukan tindakan seenaknya
Secara umum, bila negara sedang didera carut marut permasalahan, maka memunculkan keadaan anarkisme didalamnya. Dia memberikan contoh bagaimana keadaan anarki bisa terjadi di Tanah Air bila pemilu diundur yang berbuntut pada munculnya pelaksana negara ilegal. Dalam anarki tiap orang, tiap barisan berasa merdeka melakukan perbuatan apa, katanya. Rakyat, kata Yusril, tidak ada kewajiban apa saja untuk patuhi pelaksana negara.
Karena, pelaksana negaranya sendiri telah ilegal. Diilustrasikan Yusril, rakyat bahkan juga akan jalankan kehidupan berkebangsaan dan bernegara seenaknya sendiri.
Rakyat memiliki hak untuk menentang ke Presiden, Wakil Presiden, beberapa menteri, menentang ke DPR, DPD dan ke MPR. Rakyat memiliki hak menampik keputusan apa saja yang mereka bikin karena keputusan itu tidak syah serta ilegal, papar ia.
5. Ada diktator
Keadaan yang makin lebih buruk itu dilukiskan Yusril akan memunculkan timbulnya seorang diktator di negara. Adapun diktator itu digadangkan seakan ada bak pahlawan dan berkelit selamatkan negara dengan tangan besinya.
Oleh karena itu, bisa ditegaskan diktator itu malah makin jadi memperburuk keadaan. Yusril menjelaskan, diktator itu akan menggerakkan perselisihan makin meluas. Beberapa daerah prospektif naik-turun. Campur-tangan kebutuhan-kepentingan asing untuk beradu domba dan pecah iris tidak terhindar kembali. NKRI ‘harga mati’ ada dalam spekulasi besar, Yusril memikirkan.