patromaks – Pembasmian Korupsi (KPK) lakukan operasi tangkap tangan Bupati Bogor Ade Yasin dan beberapa faksi dari Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Kasus ini jadi lebih ironi, apa yang terjadi pada Ade Yasin seolah kejadian ‘dejavu’ tapak jejak kakaknya Karunia Yasin dalam kedudukan yang serupa berbuntut diamankan KPK.
Juga dengan Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) kasus korupsi semacam ini sempat terjadi pada tahun 2017, saat KPK lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada pegawainya dan Petinggi Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dusun (Kemendes). Hal ihwal, OTT itu berkaitan pengurusan predikat Lumrah Tanpa Pengecualian (WTP).
Karena itu dalam beberapa peluang masih diketemukan keadaan penyimpangan walau gelar WTP ‘disabet’ Pemerintah wilayah, kementerian/instansi, tetapi rupanya masihlah terjadi korupsi dan kasus keuangan didalamnya.
Dalam dimensi lainnya namun tetap dalam cita-rasa yang serupa, Wali Kota Bekasi saat dijabat Mochtar Mohammad diperhitungkan sudah memerintah pemberian uang pada pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk memenangi piala Adipura.
Adipura, diberi dalam usaha menggerakkan tiap kota/kabupaten atau propinsi untuk membenahi kualitas lingkungan sama seperti yang ada pada UU 23/1997 mengenai Pengendalian Lingkungan. Dalam UU itu mengatakan ada penghargaan untuk yang lingkungannya baik.
Dari kejadian di atas rupanya beberapa kementerian, instansi dan pemda sedikit belajar pada sesuatu yang menerpa organisasinya di periode lalu, tidak berhasil mendatangkan kepimpinan yang bersih disokong dengan tata urus yang terancang dan akuntabel.
Selanjutnya tidak berhasil karena sudah tempatkan rekam jejak sebagai komoditas yang dapat dijualbelikan, bukan sebagai asset yang tidak riil (intangible asset) dan benar-benar bernilai dalam membuat pemahaman khalayak yang positif pada organisasi.
Kejadian penangkapan ini sudah pasti membuat kita sedih dan mengelus dada, karena sasaran meraih suatu hal yang bagus tetapi dilakukan dengan tidak cantik. Seperti meraih juara kelas dengan menjiplak dan berlaku nakal. Hilir ide dan implikasi hulu terjadi ketidakserasian atau dis-koneksi.
Ini muncul karena budaya dan nilai organisasi tidak dipungut oleh aparat untuk hasilkan rekam jejak yang positif sampai pada akhirannya harus berbuntut pada kekesalan warga. Dari deskripsi di atas, kita pantas menyangka semenjak awalnya banyak pemda menarget WTP bukan semata-mata mendatangkan good and clean government,
tetapi jauh di ujungnya fokus pada akses bujet (bujet orientation) seperti Dana Peruntukan Khusus (DAK) dan Dana Peruntukan Umum (DAU) yang semakin besar.Kurang cukup sampai di sana, bahkan juga sering perolehan WTP digadangkan sebagai kampanye politik dengan keinginan bisa tingkatkan rekam jejak calon tertentu.
Atas Nama WTP, Meraih Rekam jejak dengan Korupsi
Sebenarnya rekam jejak ialah hal ringkih (fragile) yang tidak dapat menolerir kekeliruan. Ditambah sekarang ini saat tehnologi info komunikasi (ICT) menggerakkan pesan dibuat lebih cepat dan massif, ‘cela’ sedikit bisa menjadi informasi sampai menyebar luas (trending).
Maka dari itu, dalam perubahan rekam jejak bukan perlu ditumbuhkan, tetapi dirawat dan diperkembangkan. Atas dasar itu memiliki arti organisasi pemerintahan wajib melakukan semua usaha untuk menjaga kualitas service dan peraturan yang dibikin, membuat publikasi positif, dan terus mengingati khalayak akan kehadiran mereka.
Tetapi pada perubahannya masing-masing lembaga pemerintahan seolah dibebani usaha besar atau kecil dalam bersaing untuk menunjukkan jadi yang terbaik. Dengan ajukan penghargaan, organisasi mendapat peluang dengan cara resmi dianggap oleh khalayak dan lembaga lain, yang bawa rekam jejak ke tingkat yang serupa sekali baru.
Sesuai dengan hal itu dalam sektor pemerintah ada beberapa penghargaan yang tawarkan salah satunya pendekatan paling inovatif dan efektif untuk membuat pernyataan. Mulai dari penghargaan yang hanya pernyataan sampai berkonsekuensi tambahan bujet.
Dalam pahami keutamaan rekam jejak beberapa pimpinan organisasi pemerintahan, ditambah kepala wilayah bukannya membuat taktik komunikasi yang terarah dan terkonsep malah coba memakai pendekatan kerja apa saja yang menolong tingkatkan pernyataan dengan pintas dan ‘jalan tikus’.
Dari sanalah sistem “dasar”-nya muncul; dasarnya menang, dasarnya kelihatan, dasarnya luar biasa. Walau harus jalan korupsi bahkan juga menyogok instansi pemeringkat. Rekam jejak organisasi pemerintahan sebenarnya dibuat dari 3 pilar dasar, yakni individual, identitas dan citra.
Sebuah proses yang perlu dilakukan dengan loyalitas dan stabil, bukan mendadak ada dalam pikiran khalayak tanpa rencana. Penting untuk organisasi pemerintahan mengokohkan individual organisasi (organization personality) berkaitan misi serta visi, budaya/nilai pokok, arah dan implikasi.
Disamping itu harus perkuat identitas organisasi (organization identity) yang terdiri dari branding, produk, piranti komunikasi, dan lingkungan. Paling akhir, tingkatkan citra organisasi (organizational imaged) salah satunya seperti customer gambar, community gambar, investor gambar, dan bureaucrat gambar.
Mengurus rekam jejak secara efisien untuk organisasi pemerintahan harus diawali dengan mengetahui jika rekam jejak ialah permasalahan pemahaman. Pemahaman dari beragam penopang kebutuhan seperti investor, warga, penyuplai barang dan jasa, birokrat, regulator, politikus, organisasi non-pemerintah, dan komune.
Menukik lebih tajam rekam jejak organisasi pemerintahan disaksikan dari kualitas program atau peraturan yang dibikin mirip tata urus pemerintah, jalinan dengan media, service ke warga, modal cendekiawan, performa keuangan, sampai pengatasan permasalahan lingkungan dan sosial.
Rekam jejak positif yang kuat antara beberapa penopang kebutuhan di beberapa kelompok akan hasilkan rekam jejak positif yang kuat untuk organisasi pemerintah keseluruhannya. Ketidaksesuian (misalignment) di antara citra dengan budaya organisasi (image-culture jarak) akan membuat stakeholders menanyakan performa (what a organization stands for) dan responsibilitasnya.
Peralihan kepercayaan dan keinginan penopang kebutuhan sebagai pemasti khusus resiko rekam jejak yang lain. Saat harapan berbeda dan watak organisasi masih sama, ketimpangan rekam jejak dengan realita melebar dan resiko bertambah.
Rekam jejak berlainan dari watak atau sikap organisasi yang sebetulnya, kemungkinan lebih bagus atau jelek. Saat rekam jejak organisasi pemerintahan lebih positif dibanding realita yang memicunya, ketimpangan ini memunculkan resiko besar. Pada akhirnya, ketidakberhasilan organisasi pemerintahan untuk penuhi keinginan khalayak akan tersingkap dan popularitasnya akan turun sampai lebih sesuai realita.