patromaks – Semua organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Sidrap diinstruksikan proaktif menindaklanjuti kemauan data dan dokumen dari tim Badan Pengujian Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Perintah itu dikeluarkan Bupati Sidrap, Dollah Mando, usai terima kunjungan tim BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Kantor Bupati Sidrap “Ke semua OPD agar kerjakan respon cepat dan proaktif atas kemauan dokumen BPK. Tolong selalu bekerja bersama dengan baik,” pesannya. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Sidrap, Nasruddin Waris, menambahkan kunjungan ini dalam gagasan pengujian atas kewajaran laporan pemda untuk tahun 2021.
Dia menjelaskan, pengujian ini terhitung mulai 22 Maret 2022 sampai 35 hari di muka. “Ini pengujian tindak lanjut atau pengujian terinci, untuk menguji kewajaran neraca keuangan pemda (LKPD) tahun 2021,” tuturnya. Nasruddin ungkapkan, saat ini Sidrap sudah 5x berturut-turut capai penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP). “Kita berharap ini tetap kita menjaga, kembali capai penilaian wajar tanpa pengecualian,” ujarnya.
Bupati Bantaeng Beri Laporan Keuangan Cocok Waktu, BPK Sulsel Apresiasi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menghargakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Bantaeng bersama 5 daerah lainnya yang telah memberi Laporan Keuangan (LK) Unaudited Tahun Anggaran 2021. Penyerahan ini dikerjakan secara tepat waktu di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar. Bupati Bantaeng, Ilham Azikin, memberi langsung neraca keuangan itu bersama lima kepala daerah lainnya. Masing-masing yakni Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto; Bupati Takalar, Syamsari Kitta; Bupati Bone, A.
Paula Henry Simatupang sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulsel memberikan apresiasi ke banyak daerah yang memberikan neraca keuangan ini on time. Salah satunya adalah Kabupaten Bantaeng. Dia berharap proses pengujian ini dapat diwujudkan on time walaupun berada di masa pandemi Covid-19. “Saya berharap agar proses pengujian yang jalan di tengah kondisi pandemi ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan LHP yang memberikan manfaat dan motivasi untuk mengatur pengaturan dan pertanggungjawaban implementasi APBD,” ucapnya. Dia menerangkan, dengan telah diterimanya neraca keuangan Unaudited itu, karenanya sesuai sama Pasal 17 UU 15/2004, BPK diamanatkan untuk lakukan pengujian dan memberi Laporan Hasil Pengujian (LHP) atas neraca keuangan itu ke lembaga perwakilan, dan pimpinan intisari sejauh 60 hari sejak LK (Unaudited) ini diterima.
Baru 16 Pemerintah Daerah di Sulsel Berikan LKPD ke BPK
Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Selatan terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 dari beberapa pemda. ditemui baru sekitar 16 pemda alias Pemda yang memberi LKPD-nya dari keseluruhnya 24 kabupaten/okota dan 1 pemerintah provinsi. Berdasarkan ketentuan, kepala daerah harus memberi LKPD ke BPK untuk dicheck paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran jalan. “Yang sudah memberi ada 16 daerah. Baru saja yang memberi ada dari Makassar, Bantaeng, Takalar, Luwu Utara, Bone, dan Sinjai,” sebutkan Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang
Paula menjelaskan, tidak ada teror yang mengatur terkait ketinggalan Pemda dalam memberi LKPD. Tetapi, secara peralihan pengaturan keuangan, jika Pemda terlambat memberi, akan mempunyai dampak pada penataan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di tahun seterusnya. Usai terima LKPD itu, BPK akan sesegera kerjakan pengujian sekalian menanti LKPD dari Pemda lain dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sulsel. “Secepatnya kami akan turunkan tim pemeriksa karena kami cuman diberi waktu 60 hari untuk kerjakan pengujian terhitung dari tanggal penyerahan LKPD,” jelasnya. Pengujian neraca keuangan ini, lanjut dia, memiliki arah untuk melihat empat hal. Yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kepatuhan pada ketetapan perundang-undangan yang jalan, efektivitas Proses Penataan Internal (SPI), dan pengungkapan yang bagus.
Dari hasil pengujian itu biasanya didapatkan beberapa penemuan yang hendak jadi rekomendasi BPK di muka untuk pemda. “Karenanya penemuannya juga tidak jauh dari keempat syarat ini,” katanya. Dari beberapa penemuan yang kerap didapatkan BPK, dipandang Paula, sekitar 70% Pemda telah kerjakan tindak lanjut. “Selama ini yang kami tonton Pemda telah menindaklanjuti tetapi belum semua selesai. Anggaplah dari 100 rekomendasi, 70 itu sudah menindaklanjuti,” terangnya. Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto jadi salah satu kepala daerah yang memberi LKPD tahun 2021. Danny-sapaan akrabnya, mengakui optimis LKPD Tahun Anggaran 2021 akan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sekadar ditemui, pada tahun awalannya, Pemerintahan kota Makassar mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil laporan LKPD TA 2020. “Harus WTP, apa yang kami kerjakan harus mengincar WTP,” tegas Danny. Danny mengakui LKPD yang diberi kali ini kali ini cukup khusus. Karena awalnya Pemerintahan kota diganjar WTP berturut-turut, tapi tiba-tiba mendapatkan WDP dengan penemuan yang cukup esensial. “Ada pelampauan kuasa, ketetapan, dan anggaran,” katanya. Atas dasar itu, Pemerintahan kota Makassar melalui Badan Pengaturan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) dan dinas lainnya berhasil bikin dan tambahkan kepatuhan sampai WTP optimis akan kembali diraih.
Hasil LKPD Makassar akan dilihat dua bulan di muka sesuai sama batas waktu pengujian oleh BPK RI. “Nantinya dilihat penilaiannya. Catatan-catatan dari tahun awalannya harus ditangani,” jelasnya. Kepala Badan Pengaturan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muh. Dakhlan menerangkan, ada banyak pembenahan yang telah dikerjakan oleh pihaknya susul tekad untuk capai WTP. Satu diantaranya administrasi pengaturan keuangan, asset, dan anggaran yang ada di Dinas Edukasi terkait dana Kontributor Operasional Sekolah (BOS). “Beberapa ada yang sudah kami benahi di pengujian awalannya. Mudah-mudahan di pengujian pemerincian juga bisa kami selesaikan,” jelas Dakhlan.