Patromaks.com – Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengingati jika gagasan pemekaran daerah Papua harus dengarkan saran dan inspirasi warga supaya terbebas dari kebutuhan politik. Secara eksklusif, dia mengingati hal tersebut ke Tubuh Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintahan yang hendak mengulas gagasan itu sebagai produk legislasi. Baleg DPR dan pemerintahan harus dengarkan semua saran dan anjuran dari seluruh pihak berkaitan, khususnya warga tradisi Papua terutamanya beberapa senator dan anggota DPR RI dari propinsi Papua dan Papua Barat, kata Sultan, Rabu (13/4/2022).
Sultan mengaku jika ada asumsi gagasan pemekaran daerah Papua mempunyai tujuan pada kebutuhan politik beberapa elite. Menurutnya, asumsi itu harus disegani sebagai sebuah diskursus khalayak dalam negara demokrasi. Hingga, dia berpandangan jika proses pemekaran propinsi atau kabupaten/kota memang mempunyai persyaratan dan ketetapan yang ketat sekali untuk disanggupi warga wilayah pada proses pengajuannya ke pemerintahan dan DPR.
Pada proses ini, kami berharap Kementerian Dalam Negeri tidak ceroboh saat lakukan klarifikasi semua syarat yang diperlukan secara berhati-hati dan tanpa kebutuhan politik apa saja, terangnya. Dia menjelaskan, penilaian ada kebutuhan politik elite tertentu, pasti tidak seutuhnya salah. Ini karena semua produk UU tentu lewat proses dan komposisi politik di instansi legislatif dan pemerintahan. Sudah pasti mempunyai potensi diboncengi oleh kebutuhan elite tertentu. Kami mengharap jika dalam prosesnya bermotif politik, mudah-mudahan saja pola dan tujuan politiknya ialah politik pembangunan wilayah, papar Sultan.
Namun, Sultan memandang, jika anggapan dan sangkaan khalayak jika pemekaran daerah Papua penuh kebutuhan politik itu betul, seharusnya ada sesuatu hal yang perlu dilempengkan pemerintahan dan DPR. Dia merekomendasikan supaya DPR dan pemerintahan berhati-hati dan tidak memaksa kondisi. Karena itu, Sultan berpandangan, karena ada asumsi pemekaran daerah Papua penuh kebutuhan politik, jadi tidak ada urgensi untuk menjalankannya. Kami ingin merekomendasikan ke DPR dan pemerintahan jika tidak ada urgensinya untuk pemerintahan untuk memekarkan tiga propinsi baru sekalian di Papua sekarang ini, anjuran Sultan.
Menurut dia, pemekaran tiga propinsi baru ini malah justru akan menambahkan beban pajak negara. Bila pemerintahan telah lakukan pengkajian dan proses klarifikasi yang cukup, karena itu dia merekomendasikan supaya pemekaran daerah di Papua cukup satu wilayah otonom baru (DOB). Dia menanyakan argumen cuman pemekaran tiga propinsi baru di Papua yang diterima DPR dan pemerintahan untuk diulas. Sementara ada beberapa ratus saran pemekaran Wilayah otonomi baru yang lain yang disodorkan ke pemerintahan sejauh ini?, bertanya Sultan.
Maka dari itu, Sultan memiliki pendapat supaya pemerintahan konsentrasi pada mengalihkan Ibu Kota Negara (IKN). Karena, ia memandang pemekaran daerah di Papua belum jadi jalan keluar untuk kestabilan keamanan dan sosial bila betul memiliki muatan politik dalam urgensi pembikinan produk legislasinya. Tanah Papua harus dibuat dengan semangat politik persatuan dan harapan merealisasikan keadilan sosial untuk semua rakyat Indonesia, bukan atas kebutuhan politik ringkas elit yang pragmatis, pesan Sultan. Awalnya, pemekaran daerah Papua jadi bahan pembicaraan beberapa saat paling akhir. Ini terjadi sesudah Selasa (12/4/2022), dalam Rapat Pleno DPR di Jakarta, tiga perancangan undang-undang (RUU) DOB di Papua disepakati jadi RUU ide DPR.
Tiga RUU itu adalah RUU mengenai Pembangunan Propinsi Papua Selatan, RUU mengenai Pembangunan Propinsi Papua tengah, dan RUU mengenai Pembangunan Propinsi Papua Pegunungan tengah. Diambil dari Kompas.id, Koordinator Cluster Perwakilan Politik, Pemerintah, dan Otonomi Wilayah Pusat Penelitian Politik Tubuh Penelitian dan Pengembangan Nasional (BRIN) Mardyanto Wahyu Tryatmoko menjelaskan, pemekaran daerah semestinya konsentrasi pada kenaikan kesejahteraan warga walau harus dianggap pemikiran politik dan keamanan muncul dalam pemekaran daerah Papua yang sekarang ini masih diwarnai perselisihan.
Mardyanto mengingati, pemekaran ini kemungkinan memberikan keuntungan barisan elite pragmatis lokal yang inginkan untuk dapat memperoleh status politik bila tercipta susunan pemerintah DOB. Kebutuhan ini berjumpa dengan taktik politik dan keamanan pemerintahan pusat untuk jamin pengaturan teritorial yang semakin kuat di Papua, kata Mardyanto.