Patromaks.com – Partai Sosial Demokrat, Hijau, dan Demokrat Bebas, yang memerintah bersama sebagai pemerintah baru Jerman semenjak Desember 2021 janji untuk hapus salah satunya sisi paling polemis dari undang-undang hukum pidana.
Paragraf 219a yang dipungut di tahun 1933, tidak lama sesudah Adolf Hitler menggantikan kekuasaan, larang promo aborsi dan dipandang seperti tindak kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman sampai 2 tahun penjara atau denda.
Atas dasar berikut pengadilan dalam tahun-tahun ini memberi hukuman ke professional klinis yang tawarkan info mengenai aborsi di internet. Dalam beberapa kasus, beberapa situs tawarkan pengakuan simpel jika ginekolog lakukan aborsi, tanpa perincian selanjutnya. Menteri Kehakiman Marco Buschmann sudah ajukan perancangan undang-undang di awal tahun untuk hapus paragraf itu, walau belum diputuskan di Bundestag.
Info yang paling terbatas
Antara beberapa dokter yang dituntut saat tahun-tahun ini, ada Kristina Haenel, seorang dokter umum dari Giessen di Jerman barat, yang mukanya terpajang dalam kampanye meremehkan hukum mengenai promo aborsi dan sudah didenda 6.000 euro sama dengan Rp93,sembilan juta.
Kekeliruan hukumnya membuat kesan pada media, mengingati orang Jerman jika aborsi masih tetap benar-benar terbatasi dalam hukum. Jumlahnya ketentuan dari pegiat merintangi dokter untuk tawarkan proses di negara yang ada di garis depan pergerakan hak-hak wanita di tahun 1970-an itu.
Pada Juni 2019, dua ginekolog di Berlin, Bettina Gaber dan Verena Weyer, masing-masing dikenakan denda 2.000 euro (Rp31,tiga juta) untuk pelanggaran yang serupa. Saya suka memutuskan berdasar info saat ini jadi kemungkinan (untuk wanita hamil), kata Haenel saat gagasan untuk hapus undang-undang itu dipublikasikan.
Militan anti-aborsi ada di balik mayoritas keluh kesah yang dibikin pada professional klinis, sementara seorang aktivis belakangan ini dijatuhi hukuman karena memperbandingkan aborsi dengan Holocaust. Di bawah penekanan dari juru kampanye, banyak petugas klinis sudah hapus semua info yang berkaitan dari website mereka dan menampik untuk ditempatkan dalam perincian keluarga merencanakan yang dibagi ke wanita yang ingin akhiri kehamilan mereka.
Hujatan yang tiba sebagai respon atas tuntutan membuat pemerintahan Angela Merkel sedikit longgarkan undang-undang, memungkinkannya ginekolog dan rumah sakit untuk mempromokan lewat cara online jika mereka tawarkan aborsi.
Iklan mengenai aborsi
Tentukan sistem aborsi apakah yang dipakai, bagaimana juga, masih dilarang, tidak ada jalan keluar sepakat yang bisa diterima pegiat. Oposisi dari dalam Partai Demokrat Kristen Merkel sendiri sudah menahan paragraf itu dihapus dari hukum pidana seutuhnya. Hapus paragraf memiliki arti tidak dapat kembali menjelaskan apa iklan itu datang dari klinik kosmetik atau klinik aborsi, kata rekanan partai Merkel, Helge Braun, salah satunya pembantu paling dekatnya dan yang sebagai seorang dokter.
Di Jerman, seorang wanita yang ingin lakukan aborsi di dalam 12 minggu awal kehamilannya harus mempunyai diskusi harus di pusat yang disepakati. Arah dari diskusi ini untuk menggerakkan wanita itu untuk meneruskan kehamilannya, walau pada akhirannya opsi berada di tangannya. Sesudah diskusi, pasien harus menanti lewat periode refleksi sepanjang 3 hari. Terkecuali pada kondisi hebat, seperti resiko pada kehidupan ibu atau dalam kasus pemerkosaan, aborsi tidak dibayarkan oleh asuransi kesehatan, walau kadang habiskan ongkos beberapa ratus euro.
Sekitaran 100.000 aborsi dilaksanakan di Jerman tiap tahun walau banyaknya sudah turun dalam tahun-tahun ini. Topik aborsi masih tabu di Jerman, menurut beberapa ginekolog, dan menjadi halangan untuk pasien, khususnya di Bayern yang sebagian besar warganya beragama Katolik.
Di sejumlah negara sisi selatan yang luas, tidak ada rumah sakit yang tawarkan proses ini, hingga beberapa orang memutuskan untuk seberangi tepian ke Austria.