patromaks – Kementerian Pertahanan ( Kemhan ) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali capai predikat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak 2018. Hasil pengujian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2021 itu diterima Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati melihat status WTP ini sebagai penghargaan tertinggi atas peningkatan akuntabilitas pengaturan keuangan yang telah dikerjakan Kemhan dan TNI. Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Cyber Security ini menambahkan, agar pengujian berjalan lancar, jujur dan akuntabel.
unit kerja (satker) di Kemhan agar selalu bekerja bersama dan menyiapkan data tolong dan informasi yang diperlukan tim pemeriksa BPK buat mewujudkan pengaturan dan pertanggung jawaban keuangan yang terbuka dan akuntabel. Di sisi lain, Prabowo mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah dikasih tim BPK RI ke Kemhan dan TNI selama ini, sampai hasil pengujian tahun ini Kemhan dan TNI kembali dapat terima predikat penilaian WTP.
Karena, pencapaian ini akan punya pengaruh pada peningkatan implementasi tugas Kemhan dan TNI mendatang. Hal tersebut bisa disebut adalah satu hal yang disebutkan minimum requirement. Yang disebutkan dasar dalam tambahkan kepercayaan publik pada pengaturan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI,” papar Prabowo.
Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali diraih oleh Pemprov Jawa timur. Terbaru, penilaian WTP dikasih oleh BPK berdasarkan Laporan Hasil Pengujian (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jawa timur Tahun Anggaran 2021.
Bukan pertama kali, predikat Penilaian WTP ini sebagai yang ke-sebelas kalinya diterima oleh Pemprov Jawa timur. Bahkan Jawa timur telah menulis predikat Penilaian WTP secara berturut-turut sekitaran 7x. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jawa timur Tahun Anggaran 2021 itu langsung diberikan oleh Auditor Khusus Keuangan Negara V BPK RI Dr. Akhsanul khaq ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Jawa timur Kusnadi dalam gelaran Sidang Paripurna penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Jawa timur Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Prov.
Jawa timur pada Rabu (25/5) siang. Atas pencapaian itu, Gubernur Khofifah berikan rasa syukur dan terima kasih atas usaha keras semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jawa timur dan semua barisan Pemkab/Pemerintahan kota di Jawa Timur. “Atas usaha keras, kesetiaan dan bermacam rekomendasi yang telah disebutkan, kita patut mensyukuri atas Penilaian WTP untuk LKPD Pemprov Jawa timur TA 2021,” sebutkan Gubernur Khofifah.
Walau telah mendapat predikat WTP, Gubernur Khofifah tetap memprioritaskan ke semua jajarannya untuk sesegera menyisir rekomendasi agar sesegera dikerjakan tindak lanjut, sesuai sama perintah dari BPK RI. “Saya minta agar rekomendasinya bisa disegerakan.
Ini jadi tugas kita bersama untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah dicatat dalam LHP BPK RI yang diterimakan hari ini,” tambahnya. Seterusnya, Gubernur Khofifah menjelaskan bila Pemprov Jawa timur memiliki kesetiaan selalu untuk tambahkan kualitas neraca keuangan tahunan dari waktu ke waktu. Ini tidak lain sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan atas implementasi tugas dan tanggung-jawab Pemprov Jawa timur.
Karenanya, Gubernur Khofifah memprioritaskan ke semua instansi yang mengurusi keuangan daerah untuk secara terus menerus berbenah diri dalam gagasan mewujudkan terbuka dan akuntabilitas pengaturan keuangan negara/daerah. “Tujuannya, agar dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dapat ditangani on time dan ditata sama sesuai standar akuntansi pemerintah,” jelas Gubernur Khofifah. Di akhir, Gubernur Khofifah kembali berikan terima kasih ke Kalan BPK RI Jawa Timur dengan semua barisan Auditor dan Pemeriksa BPK RI Jawa Timur yang telah lakukan tugas secara dalam dan profesional.
Dan, atas pemberian Penilaian WTP yang kesebelas kalinya untuk Pemprov Jawa Timur. Sementara itu, Auditor Khusus Keuangan Negara V BPK RI Dr. Akhsanul khaq menjelaskan selamat buat pencapaian berkilau Pemprov Jawa timur. Si dia berpesan bila prestasi ini patut jadi peristiwa supaya makin gerakkan terciptanya akuntabilitas dan terbuka keuangan daerah di Jawa Timur. “Sampai kelak menjadi kebanggaan untuk kita dan semua masyarakat,” jelasnya.
Pemberian Penilaian WTP ke Pemprov Jawa timur sendiri telah lewat empat syarat yang telah ditetapkan. Keempatnya adalah kesesuaian dengan Standard Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan pada ketentuan ketetapan perundang-undangan dan efektivitas proses penataan internal. Turut tiba dalam Sidang Paripurna itu, Wakil Gubernur Jawa timur Emil Elestianto Dardak, Pj Sekdaprov Jawa timur Wachid Wahyudi, Ketua DPRD Prov. Jawa timur Kusnadi, barisan Wakil Ketua DPRD Achmad Iskandar dan Sahat Tua Simanjuntak, dan barisan Ka OPD Pemprov Jawa timur.