patromaks – Sampai 29 April, Posko THR virtual 2022 Kemnaker sudah terima pengaduan berkaitan THR Keagamaan 2022 sekitar 5148 laporan. Pengaduan itu terbagi dalam aduan online sekitar 2746 dan 2402 diskusi online.
Untuk aduan online sekitar 53% dan 47% diskusi online. “Jadi sampai 29 April jam 19.00 WIB, jumlah diskusi dan aduan yang masuk Posko THR 2022 sekitar 5148 laporan,” ungkapkan Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dikutip dari info sah.
Anwar Sanusi menerangkan dari laporan diskusi THR dari semua propinsi Indonesia, yang sejumlah 2.402, faksinya telah memberi respon atau menuntaskan sekitar 1.620 laporan dan bekasnya 782 laporan masih juga dalam proses pengerjaan.
Dalam pada itu, dari 2746 laporan aduan yang masuk Posko THR 2022, datang dari 1.549 perusahaan yang disampaikan. Rumor yang dilaporkan yaitu sekitar 1277 laporan THR tidak dibayar dari 728 perusahaan, 1140 THR tidak sesuai dengan ketetapan dari 635 perusahaan dan 338 THR telat bayar datang dari 186 perusahaan.
Posko THR virtual 2022 Kemnaker sampai 29 April sudah terima pengaduan sekitar 5,148 laporan. Terbagi dalam aduan online sekitar 2.746 atau 53 %, dan 2.402 diskusi online atau 47 %. Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, menerangkan 2.402 diskusi online sudah ditanggapi dan dituntaskan sekitar 1.620 laporan.
Bekasnya 782 laporan masih juga dalam proses. “100 % pasti kita rampungkan, ” kata Anwar Sanusi lewat Tayangan Jurnalis Agen Humas Kemnaker di Jakarta, Sabtu, 30 April 2022. Sementara dari 2.746 laporan aduan online datang dari 1.549 perusahaan yang disampaikan.
Rumor yang dilaporkan yaitu sekitar 1.277 laporan THR tidak dibayar dari 728 perusahaan, 1.140 THR tidak sesuai dengan ketetapan dari 635 perusahaan dan 338 THR telat bayar datang dari 186 perusahaan. “Dari jumlahnya itu sekitar 41 laporan telah dilakukan tindakan dan 1.508 sedang pada proses.
Sekitar 33 laporan telah masuk ke laporan hasil pengecekan performa dan 8 laporan telah masuk Nota Pengecekan I, ” kata Anwar Sanusi.
Kemnaker Tanggapan 1620 Laporan Pembayaran THR
Dia mengutarakan, hasil dari perhitungan virtual Posko THR 2022 semua Indonesia, propinsi DKI Jakarta mempunyai posisi paling tinggi dengan jumlah laporan diskusi atau aduan. Dari keseluruhan 2402 jumlah diskusi online, DKI menyumbangkan 582 laporan, dituruti Jawa Barat (486), Jawa Timur (240), dan Jawa tengah (173).
Dan Kalimantan Utara terdaftar sebagai propinsi yang mempunyai jumlah laporan diskusi THR sedikitnya yaitu 1 laporan. Demikian juga, DKI Jakarta terdaftar mempunyai jumlah aduan paling banyak dengan 876 laporan, diikuti Jawa Barat (577), Banten (302), dan Jawa Timur (262).
Adapun jumlah aduan di DKI dari jumlahnya 876 laporan itu yaitu masalah THR tidak dibayar 387 laporan, THR tidak sesuai dengan ketetapan (357) dan THR telat bayar (132). Sementara propinsi paling rendah yang mengadu THR yaitu Papua, cuma 1 laporan dengan dasar aduan THR tidak dibayar.
Sama sesuai Pasal 79 Ketentuan Pemerintahan (PP) Nomor 36 Tahun 2021 mengenai Penggajian, ada ancaman dengan bertahap yang dikasih ke pebisnis yang tidak bayar THR atau bayar THR tetapi tidak sesuai dengan ketetapan.
Kementerian Ketenagakerjaan sudah memberi respon 1.620 laporan berkaitan pembayaran sokongan hari raya (THR) dari 2.402 diskusi online yang masuk ke Posko THR 2022, mendekati Lebaran. Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sampai 29 April 2022, Posko THR virtual sudah terima 5.148 laporan berkaitan THR yang terbagi dalam 2.746 aduan online dan 2.402 diskusi online.
Anwar Sanusi menjelaskan dari laporan diskusi THR dari semua propinsi di Indonesia yang sejumlah 2.402, faksinya telah memberi respon atau menuntaskan 1.620 laporan. Tersisa 782 laporan masih juga dalam proses pengerjaan. “Laporan diskusi yang masih juga dalam proses, 100 % pasti kami rampungkan,” kata Anwar dalam penjelasannya, Sabtu, 30 April 2022.
Dalam pada itu, 2.746 laporan aduan yang masuk Posko THR 2022 datang dari 1.549 perusahaan yang disampaikan. Rumor yang dilaporkan ialah 1.277 laporan THR tidak dibayar dari 728 perusahaan, 1.140 THR tidak sesuai dengan ketetapan dari 635 perusahaan dan 338 THR telat bayar datang dari 186 perusahaan.
Perhitungan virtual dari Posko THR 2022 di semua Indonesia menunjukkan Propinsi DKI Jakarta mempunyai posisi paling tinggi dengan jumlah laporan diskusi atau aduan. Dari keseluruhan 2.402 jumlah diskusi yang diterima Kemnaker, DKI Jakarta sebagai propinsi paling tinggi atau paling banyak memberikan laporan diskusi THR, yaitu sekitar 582 laporan.
Dituruti Jawa Barat dengan 486 laporan, Jawa Timur 240 laporan dan Jawa tengah 173 laporan. Sementara Kalimantan Utara terdaftar sebagai propinsi yang mempunyai jumlah laporan diskusi THR sedikitnya, cuman satu laporan. Dengan jumlah aduan THR 2022, DKI Jakarta terdaftar terima 876 laporan, diikuti Jawa Barat dengan 577 laporan, Banten 302 laporan dan Jawa Timur 262 laporan.
Dari jumlahnya 876 laporan, DKI Jakarta sebagai propinsi terbanyak menyampaikan masalah THR tidak dibayar 387 laporan, THR tidak sesuai dengan ketetapan 357 laporan dan THR telat bayar 132 laporan. Propinsi dengan pengaduan THR sedikitnya ialah Papua, dengan 1 laporan berkaitan dasar aduan THR tidak dibayar.
Anwar mengingati sama sesuai Pasal 79 Ketentuan Pemerintahan (PP) Nomor 36 Tahun 2021 mengenai Penggajian, ada ancaman dengan bertahap yang dikasih ke pebisnis yang tidak bayar THR atau bayar THR, tetapi tidak sesuai dengan ketetapan. “Diawali dari peringatan tercatat, limitasi aktivitas usaha, pemberhentian sementara beberapa atau semua alat produksi, sampai pembekuan aktivitas usaha,” kata Anwar Sanusi.