patromaks – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi pesan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai partner penting untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga akuntabilitas pengaturan keuangan negara.
Hal itu disebutkan saat memberikan perintah saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 hari ini. “Sejak reformasi, semua pemerintahan dan semua presiden diputuskan, DPR bahkan juga tahu, bila kita itu diatur dengan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara dan UU Koleksi Negara.
Kedua UU itu meminta tanggung-jawab pengaturan keuangan negara yang baik, akuntabel, efisien, yang ada azas kepatutan. Itu artinya mereka akan mempercayakan instansi BPKP dan Kementerian Keuangan yang betul-betul bekerja secara profesional dan kompeten,” papar Sri Mulyani di Auditorium Kantor Pusat BPKP, Jakarta
Menurut dia tanggung-jawab yang digerakkan oleh beberapa pimpinan dan barisan BPKP besar sekali. Ini karena tugas dan fungsi yang saat ini dijalan oleh BPKP sebagai dasar yang perlu dari semangat reformasi, di mana pertanggungjawaban implementasi instrumen keuangan negara adalah satu poin penting untuk negara.
“Penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) jelas satu hal yang penting. Tapi disamping itu, kita perlu membuat ekonomi kita berbeda, rakyat kita menjadi lebih sejahtera, kemiskinan turun, tertimpangan semakin turun.
Seterusnya, dia memprioritaskan kelebihan kerjasama dan kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan BPKP, khususnya pada implementasi pengawasan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Sepertiga dari belanja pemerintah pusat adalah TKDD, karenanya Sri ingin bila TKDD dapat memberikan manfaat yang memiliki arti di daerah, baik itu untuk ekonominya atau untuk kesejahteraan masyarakat.
“Saya sekarang ini sedang minta barisan Kemenkeu di sejumlah wilayah agar bekerja lebih rapi, konsolidatif, kerjasama, dan tonton bagaimana keuangan negara berperanan. Saya minta BPKP jadi partner di daerah sampai kita bisa menunjukkan dan rakyat bisa ketahui #UangKita (APBN) itu darimanakah dan #UangKita dipakai untuk apa,” kata Sri.
Dia berikan bila keuangan satu negara ditata dengan baik, karenanya negara memiliki kemauan agar bisa jadi negara maju. Tanggung-jawab pengaturan keuangan negara, kata Menkeu, adalah tanggung-jawab bersama, baik itu pemerintah atau lembaga pengawasan pemerintah.
“Janganlah sampai lelah menyenangi Indonesia. Anda punya tanggung-jawab yaitu rakyat tahu setiap rupiah (keuangan negara) yang kita kumpulkan darimanakah, bagaimana kita menggunakannya, dan hasilnya apa. Itu dasar yang namanya kontrak sosial bernegara yang kuat. Hanya itu yang akan bisa menjaga Indonesia dari bermacam guncangan-guncangan, tentu dengan doa dan usaha kita,” katanya.
Sri Mulyani Minta Pemda Tidak Parkir Dananya di BPD
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pemda (pemda) agar lebih mampu menjaga stabilisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD ). Sri Mulyani meminta pemda membuat APBD-nya untuk temui bermacam guncangan ekonomi.
“Ini yang kita sebetulnya minta supaya daerah makin memiliki kemampuan untuk shock absorber ,” ungkap Sri di tatap muka bekerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sri melihat pemda membutuhkan pengurus keuangan yang dapat menjaga APBD saat temui penekanan dan guncangan, seperti yang dirasa pemerintah pusat.
Oleh karena itu, pemerintah keluarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) agar pemda bisa kerjakan permodalan inovatif dan pendanaan yang terintegrasi.
mereka segera lumpuh. Semestinya bisa kerjakan apa yang disebut stabilisasi antarwaktu dan antarpos. Ini yang kita berharap,” papar Sri. Seterusnya, dia berharap transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam UU HKPD dapat tambahkan kemampuan daerah saat membuat kualitas spending yang konsentrasi pada target pembangunan nasional.
Tujuannya untuk membikin multiplier dampak dalam gerakkan pindah wujud ekonomi dan mengatur kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
“Jadi di daerah masih perlu terus ditingkatkan kekuatan dan pengaturan keuangan daerahnya. Tentu kerja sama, kesetiaan dari semua pemda, kementerian lembaga akan penting untuk kita bisa bersama menjaga ekonomi, menjaga rakyat, dan menjaga APBN,” pungkas Sri.