Patromaks.com – Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) menyangka Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin memerintah beberapa Unit Kerja Piranti Wilayah (SKPD) Kab Bogor mempersiapkan uang untuk dikasih ke team pemeriksa Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) Propinsi Jawa Barat.
Sangkaan itu dipelajari team penyidik KPK ke Kepala Tubuh Pengendalian Penghasilan Wilayah (Bappenda) Bijak Rahman, Kepala Tubuh Pengendalian Keuangan dan Asset Wilayah (BPKAD) Teuku Mulya, Kasubbag Penatausahaan Keuangan Setda Kabupaten Bogor Ruli Fathurahman yang merupakan Inspektur Kabupaten Bogor Ade Jaya Munadi.
Selanjutnya Irban V Inspektorat Kabupaten Bogor Temsy Nurdin, PNS RSUD Cibinong Solihin, Kepala UPT Pajak Wilayah Kelas A Jonggol Mika Rosadi, dan Subkoordinator Laporan Dinas BPKAD Kabupaten Bogor Hanny Lesmanawaty.
Mereka dicheck sebagai saksi dalam kasus sangkaan suap pengurusan neraca keuangan Pemkab Bogor tahun 2021. Mereka dicheck di Gedung KPK Merah Putih pada Jumat, 10 Juni 2022 untuk lengkapi arsip penyelidikan Ade Yasin.
Beberapa saksi datang dan diverifikasi diantaranya masih berkaitan dengan sangkaan instruksi bersambung dari Terdakwa AY (Ade Yasin) supaya beberapa SKPD yang diaudit oleh Terdakwa ATM dkk (auditor BPK Jawa barat) untuk mempersiapkan uang operasional sepanjang proses audit berjalan, tutur Plt Juru Berbicara KPK Ali Fikri dalam penjelasannya, Senin (13/6/2022).
Sementara saksi lain Sekretaris BPKAD Pemkab Bogor Andri Hadian yang direncanakan datang bersama saksi lainnnya ini tidak penuhi panggilan team penyidik. Tidak datang dan dilaksanakan scheduling ulangi, kata Ali.
Beberapa Terdakwa
Pada kasus ini, KPK memutuskan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai terdakwa kasus sangkaan suap pengurusan neraca keuangan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat tahun bujet 2021.
Selainnya Ade Yasin, KPK menangkap terdakwa yang lain, yaitu Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Wilayah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan Petinggi Pembikin Loyalitas (PPK) Dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik (RT). Mereka dijaring sebagai faksi pemberi suap.
Sementara faksi pemberi suap KPK menangkap Kasub Auditorat Jawa barat III Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa barat Anthon Merdiansyah (ATM), Ketua Team Audit Interim BPK Kab. Bogor Arko Mulawan (AM), dan dua pemeriksa BPK Jawa barat Hendra Nur Rahmatullah (HNRK) dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).
Penentuan terdakwa pada Ade Yasin berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang sudah dilakukan team pengusutan KPK semenjak Selasa, 26 Maret 2022 sampai Rabu, 27 Maret 2022 di teritori Bogor dan Bandung, Jawa Barat.
Sita Uang Ep 1,024 Miliar
Dalam OTT itu, team pengusutan amankan 12 orang dan uang sejumlah Rp 1,024 miliar. Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan Bupati Bogor Ade Yasin menyogok beberapa auditor Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat (Jawa barat) supaya Kabupaten Bogor terima predikat penilaian lumrah tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
AY (Ade) sebagai Bupati Kabupaten Bogor masa 2018-2023 berkemauan supaya Pemkab Bogor kembali memperoleh predikat WTP untuk tahun bujet 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat, tutur Firli dalam temu jurnalis di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/4/2022) pagi hari.
Firli menyebutkan, awalannya team pemeriksa dari BPK Jawa barat ditugaskan seutuhnya mengaudit beragam penerapan project salah satunya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Team pemeriksa itu yaitu Kasub Auditorat Jawa barat III Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa barat Anthon Merdiansyah, Ketua Team Audit Interim BPK Kab. Bogor Arko Mulawan, dan beberapa pemeriksa BPK Jawa barat Hendra Nur Rahmatullah, Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, dan Winda Rizmayani.
Atas Kemauan Ade Yasin
Firli menjelaskan, atas kemauan Ade Yasin supaya Kabupaten Bogor terima penilaian WTP itu, pada sekitaran Januari 2022, diperhitungkan ada persetujuan pemberian beberapa uang di antara Hendra Nur dengan Kasubid Kas Wilayah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam dengan arah mengondisikan formasi team audit interim (pendahuluan).
Sebagai aktualisasi persetujuan, Ihsan dan Maulana diperhitungkan memberi uang sekitaran Rp 100 juta berbentuk tunai ke Kasub Auditorat Jawa barat III BPK Jawa barat Anthon Merdiansyah di salah satunya tempat di Bandung.
Anthon selanjutnya mengondisikan formasi team sesuai keinginan Ihsan di mana nanti objek audit cuma untuk SKPD tertentu. Selanjutnya audit dikerjakan mulai Februari 2022 sampai April 2022.
Adapun penemuan bukti team audit di Dinas PUPR, satu diantaranya tugas project kenaikan jalan Kandang Roda – Pakan Sari dengan nilai project Rp 94,6 miliar yang realisasinya diperhitungkan tidak sesuai dengan kontrak.
Sepanjang proses audit, diperhitungkan ada banyak kali pemberian uang kembali oleh AY (Ade) lewat IA (Ihsan) dan MA (Maulana) ke team pemeriksa salah satunya berbentuk uang mingguan dengan besaran minimum Rp 10 juta sampai keseluruhan sepanjang pengecekan sudah diberi sekitaran sebesar Rp 1,9 miliar, kata Firli.