patromaks – Tahun 2021 tetap menjadi tahun yang berat untuk dunia pariwisata Presiden Jokowi harus penuhi janjinya untuk lebih memajukan bidang pariwisata Indonesia.
Bidang pariwisata Indonesia, telah sejak mulai beberapa dasawarsa lalu memiliki favorit yang prospektif, tapi belum jadi perhatian serius dan khusus. Cuman di zaman pemerintah Joko Widodo, Indonesia jadikan pariwisata sebagai salah satunya sisi Nawa Cita, yakni Tingkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, yang selanjutnya ditranslate jadi bidang fokus Cabinet Kerja di bagian infrastruktur dan pariwisata.
Pariwisata dipandang benar-benar penting untuk pembangunan ekonomi di negara miskin, atau maju, karena bisa membuat lapangan pekerjaan, tingkatkan penghasilan warga karena karakternya yang link to any business, dan bisa menggerakkan pemda membuat dan memiara infrastruktur. Buat tingkatkan lawatan pelancong agar berkompetisi dengan negara lain, Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas cabinet 15 Juli 2019 lalu di Jakarta, mencanangkan peningkatan Tujuan Pariwisata Super Fokus di lima daerah, yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika-Lombok (NusaTenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara).
Saat sebelum dikerucutkan jadi 5 DPSP, Jokowi mengeluarkan Ketentuan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016 mengenai Pemercepatan Penerapan Project Vital Nasional. Lewat Perpres ini, pemerintahan lakukan pemercepatan pembangunan infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih buat mendukung peningkatan teritori pariwisata favorit. Berdasar Perpres itu, pemerintahan konsentrasi pada peningkatan 10 tujuan khusus rekreasi atau Teritori Vital Pariwisata Nasional (KSPN), yakni Danau Toba (Sumut), Tanjung Lesung (Banten), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Teritori Bromo-Tengger (Jawa Timur), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara) dan Morotai (Maluku Utara).
Selanjutnya, dari 10 Tujuan Rekreasi Fokus itu, pada 2019 dikerucutkan jadi empat Tujuan Pariwisata Super Fokus yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika. Sampai pada akhirnya pada 15 Juli itu, Jokowi menambahkan Likupang, hingga jadi lima Tujuan Pariwisata Super Fokus yang sedang terus-menerus diperkembangkan dengan mengikutsertakan instansi-instansi salah satunya Kementerian Pariwisata, PUPR, Tubuh Rencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Perhubungan, dan Tubuh Koordinir Penanaman Modal (BKPM).
6 Instruksi Presiden Jokowi untuk 5 DPSP
Berkaitan peningkatan dan pembangunan di 5 DPSP, ada enam instruksi dari Presiden Jokowi. Pertama, berkaitan tata ruangan, dia minta dilaksanakan penataan dan pengaturan tata ruangan. Instruksi Jokowi yang ke-2 berkaitan akses dan sambungan di terminal, lapangan terbang, dan runway pesawat. Disamping itu yang perlu jadi perhatian menurut dia ialah sambungan jalan ke arah arah rekreasi, pelabuhan dan dermaga-pelabuhan. Instruksi ke-3 ialah sarana di lokasi rekreasi, di mana perlu dilaksanakan pengaturan pedagang kaki lima, restaurant-restoran kecil, dan toilet (standard bintang empat).
Meminta Janji Presiden Jokowi untuk Pariwisata Indonesia
Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) jadi instruksi Jokowi yang ke-4. Menurut dia perlu dilaksanakan pelatihan/training untuk tingkatkan kualitas SDM. Instruksi Jokowi berkaitan SDM ini dalam soal budaya kerja, budaya layani, dan budaya kebersihan. Marketing produk lokal jadi instruksi Presiden yang ke-5.
Realitas di Lapangan
Peningkatan dan pembangunan di 5 DPSP dapat disebutkan cukup optimal karena dikepung langsung oleh beragam kementerian dan Instansi. Khusus untuk pembangunan infrastruktur di 5 DPSP, KemenPUPR pada 2021 ini membudgetkan.membujetkan sebesar 4,01 Triliun untuk 108 project infrastruktur. Untuk DPSP Danau Toba bujet TA 2021 sejumlah Rp 1,07 triliun untuk 21 aktivitas salah satunya preservasi jalan dan jembatan Batasan Kabupaten Dairi-Dolok Sanggul dan pengatasan jalan akses rekreasi rohani di Kabupaten Samosir. Selanjutnya pengaturan Daerah Ulos Huta Raja dan Huta Siallaga dan kenaikan kualitas rumah swadaya lewat program Kontribusi Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) untuk pondok rekreasi (homestay).
Seterusnya bujet Kementerian PUPR untuk memberikan dukungan DPSP Borobudur sejumlah Rp 0,90 triliun untuk 19 aktivitas mencakup sambungan, pengontrol banjir dan fasilitas dan prasarana pendukung pariwisata seperti preservasi Jalan Pringsurat-Secan-Keprekan dan prasarana pengontrol banjir Sungai Serang untuk kurangi resiko banjir teritori Lapangan terbang Yogyakarta Internasional Airport (YIA) Kabupaten Kulon Progo. Seterusnya DPSP Mandalika sejumlah Rp 0,95 triliun untuk 17 aktivitas salah satunya pembangunan Jalan Bypass Lapangan terbang Internasional Lombok (BIL) – Mandalika 2 dan pengaturan teritori 3 Gili di Lombok Utara. Selanjutnya support infrastruktur Labuan Bajo sejumlah Rp 630 miliar untuk 26 aktivitas salah satunya optimasi Instalansi Pengendalian Air Sampah (IPAL) Labuan Bajo, pembangunan pengaman pantai dan Pelabuhan Loh Buaya di Pulau Rinca, pengaturan trotoar dan drainase Jalan Soekarno Atas, dan pengaturan teritori rekreasi Goa Batu Cermin.
Desas-desus yang Belum Tersudahi di 5 DPSP
Di pertemuan koordinir nasional (rakornas) 5 DPSP yang dipegang oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan disebut ada 101 rumor yang belum dituntaskan berkaitan pemercepatan peningkatan 5 DPSP. Dalam perubahannya, sekitar 14 % rumor sudah usai, 55 % rumor sedang jalan, 18 % rumor masih juga dalam ulasan, dan 13 % rumor ketahan penuntasannya. Dalam rakornas itu diambil kesimpulan jika ada tiga aspek terpenting yang mengakibatkan penuntasan rumor itu tidak bisa dilaksanakan di 2021.
Salah satunya karena tempat yang belum clean and clear, refocusing bujet untuk pengatasan COVID-19, dan tugas dilaksanakan secara multiyear. Konsentrasi peningkatan pada 2022 ialah penuntasan desas-desus yang masih juga dalam ulasan, ketahan, dan meneruskan tingkatan pembangunan yakni pengendalian. Oleh karenanya program 2022 supaya fokus pada kenaikan sumber daya manusia, menggerakkan investasi, dan peningkatan atau pengendalian dengan konsep blue, green, dan circular economy.