Laporan dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait deforestasi di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP26 terhadap aktivis Greenpeace, yakni Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik dicabut.
Sebelumnya, Sekjen Komite Pemberantasan Mafia Hukum Husin Shahab melaporkan dua aktivis itu karena menyebut pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal deforestasi di KTT COP26 tidak benar.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan pihaknya telah bertemu dengan pelapor dan disampaikan bahwa laporan itu dicabut.
“Setelah diskusi akhirnya laporan polisi yang dibuat dicabut, dihentikan,” kata Tubagus di Polda Metro Jaya, Senin (15/11).
Tubagus mengungkapkan ada beberapa alasan dari pelapor hingga akhirnya mencabut laporan terhadap kedua aktivis Greenpeace tersebut. Salah satunya, pelapor tidak mau laporan yang dibuatnya dipolitisasi.
“Beliau tidak mau ini kemudian dipolitisir, tidak mau ini kemudian dianggap sebagai bentuk pemerintah anti-kritik, beliau tidak mau permasalahan itu terjadi,” tutur Tubagus.
Lebih lanjut, Tubagus menyampaikan bahwa dengan pencabutan laporan ini, maka proses penyelidikan pun dihentikan.
“Kalau misal dicabut, penyelidikan dihentikan,” ucap Tubagus.
Sebelumnya, Sekjen Komite Pemberantasan Mafia Hukum Husin Shahab melaporkan aktivis Greenpeace ke Polda Metro Jaya.
Laporan ini terdaftar dengan nomor STTLP/B/XI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya. Dalam surat itu, Husin melaporkan Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik dari Greenpeace.
“Kritik kalau benar, akurat, baru kritik. Kalau enggak benar, kan bisa berita bohong. Iya, (dilaporkan pakai undang-undang) ITE karena ada beberapa kelompok yang juga merasa dirugikan,” kata dia, Minggu (14/11).
Kedua terlapor dilaporkan dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia juga menggunakan pasal 28 ayat (2) juncto pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Terkait laporan ini, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin mengatakan iklim demokrasi Indonesia telah dirusak. Kata Asep, sebuah kritik tidak seharusnya ditanggapi dengan melaporkan ke kepolisian, melainkan dengan dialog.
“Pelaporan seperti ini merusak iklim demokrasi, seharusnya kritik terhadap pemerintah tidak di tanggapi dengan laporan polisi,” kata dia, Minggu (14/11).
(dis/arh)