patromaks – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang sukses jaga predikat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengujian Laporan Hasil Keuangan (LHP) tahun 2021. Istimewanya kembali karena pencapaian penilaian WTP kali ini sebagai keempat kalinya secara berturut-turut.
Berdasarkan informasi dari Humas Diskominfo Enrekang, predikat penilaian WTP itu diterima langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Enrekang, Muslimin Bando dan Asman. Adapun penyerahannya diatasi langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang, di Kota Makassar.
Bupati Enrekang, Muslimin Bando, menghargakan perform semua barisan atas prestasi jaga predikat penilaian WTP. Pencapaian itu dijelaskannya tentu sebagai buah usaha keras semua OPD dan kerja sama yang baik dengan DPRD.
“Ini semua karena kerja-sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Enrekang yang telah memberi support pembangunan, sampai predikat WTP kembali bisa dipertahankan,” ungkap dia. Bupati Muslimin menerangkan pencapaian penilaian WTP jadi bukti bila pengaturan keuangan Pemkab Enrekang jalan terbuka dan akuntabel.
Dan telah lakukan beberapa gagasan good governance. Sementara itu, Ketua BPK Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang, berikan penataan neraca keuangan ialah bentuk laporan pertanggungjawaban kepala daerah yang menanggung amanah. Pencapaian penilaian WTP ini ditemui sebagai yang keempat kalinya secara berturut-turut. Awalannya, Pemkab Enrekang telah capai penilaian WTP pada tahun 2020, 2019, dan 2018.
Pemkab Enrekang Raih Penilaian WTP Dua Tahun Berturut-turut
Pemerintah Kabupaten Enrekang di bawah kepemimpinan Muslimin Bando dan Wakil Bupati Asman, menulis pencapaian luar biasa dalam pengaturan keuangan daerah. Hal tersebut dipertegas, setelah mendapat dan capai predikat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pengaturan Keuangan dan Asset tahun anggaran 2019.
Bupati Enrekang Muslimin Bando melalui video converence penyerahan laporan hasil pengujian dan penandatanganan serah-terima LHP LKPD TA 2019, diatasi kepala perwakilan BPK Sulsel menerangkan, karena kerja-sama eksekutif dan legislatif yang sama kerja-sama, penghargaan dari hasil penilaian BPK memberikan Penilaian WTP ke pemda.
“ini penghargaan WTP dari BPK untuk Kabupaten Enrekang diraih untuk kedua kalinya dimulai sejak tahun 2018 dan tahun 2019, kita bersyukur dengan keyakinan diri tinggi dapat melakukan tindakan lebih dari tahun depan,” kata Muslimin Bando didampingi Wakil Bupati Asman.
Menurutnya, hasil pengujian BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan yang memberikan penilaian penilaian WTP memperlihatkan semua Organisasi perangkat daerah OPD dalam pengaturan keuangan dan asset daerah telah kerjakan ide terbuka dan terbuka, melalui pendampingan Inspektorat daerah sampai dapat meminimalkan kesalahan.
Penyerahan laporan hasil pengujian dan penandatanganan serah-terima LHP LKPD TA 2019, diatasi kepala perwakilan BPK Sulsel Wahyu Priono memberi 18 Laporan Hasil Pengujian (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 ke sejumlah pimpinan DPRD dan beberapa Kepala Daerah.
Pemkab Bone Kembali Capai Predikat WTP 7 Kali Beruntun
Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bone A Fahsar M Padjalangi – Ambo Dalle, kembali capai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Sulawesi Selatan.
Kabupaten Bone capai Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Penyerahan penghargaan WTP ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Bone Ambo Dalle, bersama Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan oleh Ketua BPK RI perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupangdi Auditorium lantai 2, Kantor BPK perwakilan Prov.
Sulsel, Kota Makassar. Ketua BPK RI perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang beri WTP sebagai pengakuan professional pemeriksa berkaitan neraca keuangan pemda yang diamanahkan ke BPK sesuai sama tingkat kuasanya.
Wakil Bupati Bone Ambo Dalle yang sebagai wakil Bupati Bone A Fahsar M Padjalangi yang umrah betul-betul bersyukur atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Sulawesi Selatan.
Kabupaten Bone kembali memperoleh Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian
“Ini menjadi kebanggan dan kehormatan yang luar biasa untuk Bone sampai Kabupaten Bone kembali memperoleh Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian yang ketujuh kalinya secara berturut-turut,” kata Wakil Bupati Bone dalam keteranganny ke Sindonews.
Dia berikan bila, hal itu dapat diwujudkan karena kerja sama eksekutif dan legislatif dan doa dan dukungan dari semua masyarakat Kabupaten Bone. “Karena daari sinergitas antara Legislatif dan Eksekutif yang terlilit dengan sangat baik,” kata Ambo Dalle.
Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan menghargakan Pemerintah Kabupaten Bone kembali bisa jaga predikat WTP. “Ini luar biasa baik pemda dapat jaga penghargaan WTP dari BPK ketujuh kalinya secara berturut-turut,” kata politisi Golkar Kabupaten Bone ini yang diverifikasi terpisah.
Walaupun demikian, ucapnya tetap ada catatan catatan atau rekomendasi yang penting ditangani perlakuan sesegera pemda. Pemerintah Kabupaten Bone terhitung sudah 7x secara berturut capai penghargaan Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu neraca keuangan tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 Penghargaan ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bone saat membuat dan menyajikan Laporan Keuangan tahun 2021 tempo hari.