patromaks – Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Wajo berkemauan menjaga catatan penghargaan berbentuk predikat penilaian Lumrah Tanpa Pengecualian (WTP) 2021 dari Tubuh Pengecekan Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Hal itu diutarakan langsung oleh Bupati Wajo, Amran Mahmud, saat terima lawatan Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang, bersama kelompok di Ruangan Skema Kantor Bupati Wajo.
Menurut Amran, mengarah jadwal penuntasan LKPD Wajo yang sudah diatur, direncanakan paling lamban di awal Maret 2022 akan dikatakan ke Inspektorat untuk dilaksanakan ulasan. Seterusnya, ditarget pada 18 Maret 2022 LKPD Wajo unaudited tahun bujet 2021 dapat diberikan ke BPK.
Dia menyebutkan kehadiran Kepala BPK RI bersama kelompok ke Kabupaten Wajo memberi spirit tambahan dan semangat untuk barisan Pemkab Wajo dalam penerapan audit interim dan tentu saja untuk implementasi pengendalian keuangan wilayah yang lebih bagus.
Pemkab Wajo Berkemauan Jaga Predikat Penilaian WTP
“Satu peristiwa yang paling bernilai untuk kami jika di tengah penerapan audit interim, Bapak Kepala Perwakilan BPK RI menyempatkan diri untuk tiba lakukan lawatan kerja dan bersilahturahmi di Kabupaten Wajo,” tutur orang nomor satu di Kabupaten Wajo itu. Amran menerangkan pada 25 Januari 2022 lalu, team audit interim sudah mulai melakukan pengecekan dan direncanakan usai ini hari, atau waktu pengecekan sepanjang 30 hari.
Di saat audit ada beda di saat rekonsiliasi data pada piranti wilayah pengurus dana non Bujet Penghasilan dan Berbelanja Wilayah (APBD), seperti dana Kontribusi Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pengajaran, Tubuh Service Umum Wilayah (BLUD) rumah sakit, dan Agunan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas Kesehatan.
“Disamping itu, masih ada banyak piranti wilayah yang belum menuntaskan surat pertanggungjawaban fungsional. Keadaan ini tetap sama pada masa Laporan Keuangan Pemerintahan Wilayah (LKPD) tahun bujet 2020 lalu ” ucapnya
“Tetapi untuk keadaan terbaru di tanggal 22 Februari 2022 bisa kami berikan ke Bapak Kepala Perwakilan BPK RI Propinsi Sulawesi Selatan jika beberapa masalah itu di saat entry rapat team audit dapat dituntaskan. Dari 41 piranti wilayah sudah menuntaskan neraca keuangan piranti wilayahnya (unaudited),” ikat Amran.
Dalam pada itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang, pada lawatan ini menjelaskan mengenai BPK dan hasil pengecekan BPK. Dia menerangkan mengenai posisi BPK dalam penyelenggaraan negara, susunan organisasi BPK RI dan BPK RI Perwakilan Sulsel.
dasar hukum, pekerjaan dan kuasa BPK, hasil pengecekan BPK, beberapa masalah yang mempengaruhi penilaian, dan taktik menjaga dan memperoleh WTP. “Walau telah memperoleh penilaian WTP, tetap harus berbenah untuk selalu tingkatkan pengaturan administrasi dan laporan keuangan wilayah,” tutupnya.
Pemkab Wajo Capai Penilaian WTP Enam Kali Beruntun
Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Wajo kembali raih predikat penilaian lumrah tanpa pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk ke enam kalinya secara beruntun. Piagam penghargaan penilaian WTP diberikan langsung Kepala Kantor Servis Koleksi Negara (KPPN) Watampone, Rintok Juhirman di ruangan kerja Bupati Wajo.
Bupati Wajo, Amran Mahmud menjelaskan, predikat itu didapat berdasar Laporan Hasil Pengecekan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Wilayah (LKPD) tahun bujet 2020 oleh Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan. “Penyerahan piagam penghargaan yang diberi tanda tangan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, ini sudah diberikan awalnya lewat virtual di akhir Mei 2021 lalu,” tutur Amran.
Orang nomor satu di Kabupaten Wajo itu menulis, WTP yang diterima ini sebagai yang ke enam kalinya secara beruntun semenjak 2015, sampai saat ini atau yang ke-2 kalinya semenjak kepimpinan duet Amran. Iapun sampaikan rasa sukur atas predikat penilaian WTP pengendalian keuangan wilayah 2020 yang sudah diterima langsung ini hari. Untuknya, ini ialah kesuksesan dari seluruh pihak yang sudah mengusahakan pengendalian keuangan sebagus mungkin.
“Kita akan berusaha bersama semua barisan Pemkab Wajo untuk menjaga dan menjaga pengendalian keuangan yang benar-benar jadi keinginan kita bersama,” jelasnya.Penghargaan ini, kata Amran, jadi spirit bersama untuk selalu berbenah dan mendatangkan servis terbaik untuk warga. Kesuksesan raih predikat WTP ini, sambungnya, tidak terlepas dari support seluruh pihak berkaitan.
Dia masih tetap menginginkan BPK untuk memberi tuntunan dan panduan untuk Wajo supaya waspada dalam melakukan mekanisme pengaturan dan pengendalian keuangan wilayah yang akan datang. “Kami ada banyak kekurangan, saya berharap BPK terus memberi tuntunan dan panduan agar mengurus keuangan secara baik yang akan datang,” pintanya.
Dalam pada itu, Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman sebagai wakil Menkeu memberikan piagam penghargaan penilaian WTP ini sampaikan selamat ke Pemkab Wajo. “Ini yang ke enam kalinya beruntun untuk Kabupaten Wajo. Mudah-mudahan Kabupaten Wajo terus tingkatkan pengendalian keuangan wilayah hingga di beberapa tahun selanjutnya dapat terus menjaga predikat penilaian WTP,” ucapnya.