Patromaks.com – KPK mewanti-wanti Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan celah-celah korupsi yang kemungkinan bisa terjadi di lingkungan petinggi ASN DKI. Karena, sekarang ini pemakaian Bujet Penghasilan dan Berbelanja Wilayah (APBD) DKI tinggi sekali yaitu Rp 80 triliun.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan jumlahnya aktivitas penyediaan barang dan jasa perlu dipantau ketat sama Pemerintah provinsi DKI. Berkaitan sela suap jual beli kedudukan, Alex mengingati perlakuan tersebut diketemukan di beberapa wilayah.
Misalkan Simpanlah penyediaan barang dan jasa berapakah, banyak aktivitas itu yang penting jadi perhatian untuk Pemerintah provinsi DKI lakukan pemantauan ketat berkaitan penyediaan barang dan jasa. Jika jual beli kedudukan kemungkinan terbuka di Pemerintah provinsi DKI, tetapi di beberapa wilayah jual beli kedudukan masih diketemukan, kata Alex di Kantor Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022).
Untuk memperhitungkan hal tersebut, Alex menjelaskan budaya kredibilitas harus dibuat dari cakupan paling kecil, yakni keluarga. Misalnya, harus ada usaha kerja sama di antara suami dan istri.
Yang terang, pendapatan atau upah ASN Pemerintah provinsi DKI saya anggap tentu semua melalui transfer, maknanya, transferan kan. Istri atau pasangan harus tahu berapakah sich pendapatan yang diterima suami atau istri saya di Pemerintah provinsi DKI. Terbuka saja, namanya keluarga kan harus terbuka, katanya.
Ia mengharap nanti beberapa ASN Pemerintah provinsi DKI menjadi role mode. Menurut dia, barisan ASN Pemerintah provinsi DKI bisa memberikan nilai kredibilitas berbasiskan keluarga.
Istri Petinggi DKI Harus Berprasangka buruk Jika Suami Membawa Uang Tunai
KPK minta beberapa istri petinggi Pemerintah provinsi DKI curigai suaminya bila bawa uang di luar upah bulanan. Apa lagi bila mereka bawa uang kontan.
Yang terang pendapatan atau upah ASN Pemerintah provinsi DKI saya anggap tentu semua melalui transfer. Maknanya transferan kan. Hingga saat ada bawa uang kontan tentu saja yang dipandang meresahkan, itu ada juga yang mengingati ini uang apa? Upah kan ditransfer? Nach harus diterangkan. Sejauh dapat diterangkan darimanakah sumber awalannya, oke, tidak jadi masalah, tutur Alexander Mawarta.
Alexander menjelaskan ASN DKI cukup buat hidup simpel. Ia menyebutkan banyak bujukan untuk berperangai koruptif.
Ia selanjutnya mengingati beberapa ASN cari tambahan secara baik . Maka tidak ada perselisihan kebutuhan dengan pekerjaan dan kewajiban.
Jika masih kurang, usahakanlah secara halal. Diperbolehkan karyawan negeri punyai tugas sambilan sejauh tidak ada perselisihan kebutuhan dengan pekerjaan dan kewajibannya. Itu diperbolehkan. Tidak mengusik kerjanya sudah pasti, terangnya.
Petinggi Eselon III DKI Cairkan Check Rp 35 M Selesai Pensiun
KPK ungkap ada salah satunya petinggi Pemerintah provinsi DKI Jakarta cairkan check sebesar Rp 35 miliar sesudah masuk periode pensiun. Info pencairan check didapat KPK dari Pusat Laporan dan Analitis Transaksi bisnis Keuangan (PPATK).
Saya berikan KPK pernah terima laporan PPATK dari salah seorang petinggi eselon III di DKI, demikian yang berkaitan pensiun, dan cairkan check sebesar Rp 35 miliar, kata Alexander Marwata.
Uang itu dipakai oleh petinggi untuk beli rumah sebesar Rp 3,5 miliar secara kontan. Petinggi itu sempat diminta verifikasi oleh KPK, tetapi tidak berlalu lama ia wafat.
Saya ngomong verifikasi, verifikasi, tapi saya tidak paham kemungkinan telah jalan Tuhan, sesaat sesudah kami verifikasi, beliau wafat, sebut Alexander.
KPK masih tetap tertarik untuk tindak lanjuti tiap penemuan PPATK berkaitan pencairan check bekas petinggi DKI itu dengan menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Alex, meskipun sangkaan tindak pidananya tidak dapat dilanjutkan karena faksi yang berkaitan sudah wafat, kekayaannya bisa dikenakan pajak.