Patromaks.com – Seorang petinggi Amerika Serikat sudah mengumandangkan kedukaan mengenai larangan hijab yang polemis di beberapa sekolah dan perguruan tinggi di negara sisi Karnataka, India selatan, menggerakkan bantahan keras dari New Delhi. Rashad Hussain, Duta untuk Kebebasan Beragama Internasional dari Amerika Serikat, menjelaskan dalam sebuah tweet di hari Jumat jika larangan hijab akan menstigmatisasi dan menepikan wanita dan anak wanita.
Kebebasan beragama meliputi kekuatan untuk pilih baju spiritual seorang, kata Hussain di Twitter seperti diambil dari Al Jazeera, Minggu (13/2/2022). Negara sisi Karnataka di India semestinya tidak tentukan bisa tidaknya satu baju spiritual. Larangan hijab di sekolah menyalahi kebebasan beragama dan menstigmatisasi dan menepikan wanita dan anak wanita.
Di hari Sabtu, kementerian masalah luar negeri India membalasnya apa yang dikatakannya komentar terpacu mengenai permasalahan internnya, menambah jika kasus itu sedang dalam pengecekan peradilan. Konflik itu meledak bulan kemarin, saat satu kelompok mahasiswa Muslim protes sesudah mereka dilarang masuk perguruan tinggi mereka karena mereka kenakan hijab yang dikenai beberapa wanita Muslim.
Semenjak itu beberapa perguruan tinggi lain sudah menyaksikan protes baik memberikan dukungan dan melawan larangan hijab, dengan barisan sayap kanan Hindu kenakan selendang safron melangsungkan protes pada hijab.
Reaksi Internasional
Di hari Selasa seorang mahasiswa Muslim yang kenakan hijab dicemooh oleh massa sayap kanan Hindu dalam suatu perguruan tinggi di negara sisi Karnataka, mengakibatkan amarah. Informasi itu menggerakkan juara Hadiah Nobel Malala Yousafzai untuk menekan beberapa pimpinan India untuk hentikan marginalisasi wanita Muslim. Perguruan tinggi memaksakan kami untuk pilih di antara study dan hijab, tulisnya di Twitter.
Manchester United dan pemain internasional Prancis Paul Pogba mengatakan kedukaannya pada wanita Muslim di Karnataka, share video di Instagram dengan judul “Segerombolan Hindutva terus berbuat tidak etis gadis-gadis Muslim yang kenakan hijab ke perguruan tinggi di India. Hindutva ialah ideologi dominasi Hindu yang memberikan inspirasi BJP yang memerintah di India.
Februari lalu, New Delhi bereaksi tajam pada tweet oleh vokalis Rihanna dan aktivis peralihan cuaca Greta Thunberg dalam kebersamaan dengan beberapa petani yang protes, menjelaskan beberapa selebritis memerlukan pengetahuan yang pas mengenai permasalahan ini. Protes petani berjalan sepanjang satu tahun sampai pemerintahan Modi mengambil tiga undang-undang pertanian – tuntutan khusus petani.
Pada 5 Februari, pemerintahan negara sisi selatan yang dipegang oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) perdana mentri Narendra Modi larang baju yang mengusik kesetaraan, kredibilitas dan keteraturan umum.
Lanjutan Larangan Jilbab di India
Larangan jilbab di sekolah yang diterapkan di Negara Sisi Karnataka, India, dipandang mematuhi hukum oleh pengadilan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Karnataka mengatakan, jilbab yang digunakan muslimah India bukan sisi dari praktek keagamaan yang fundamental.
Kami berpendapat yang (telah) diperhitungkan jika penggunaan jilbab oleh wanita Muslim bukan sisi dari praktek keagamaan yang fundamental, kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Karnataka dalam keputusannya. Ia menjelaskan pemerintahan punyai kuasa untuk tentukan ketentuan baju seragam dan menampik beragam tuntutan yang tentukan ketentuan itu.
Larangan jilbab yang diterapkan Karnataka pada Februari itu menyulut rangkaian tindakan protes oleh siswa dan orangtua Muslim, dan tindakan saingan oleh siswa Hindu. Beberapa penentang menyebutkan larangan itu sebagai langkah untuk menepikan komune Muslim yang banyaknya sekitaran 13 % dari 1,35 miliar warga India, negara yang dikuasai pengikut Hindu.
Mendekati keputusan pengadilan, pemerintahan Karnataka tutup sekolah dan universitas, dan batasi keramaian orang di beberapa tempat untuk menahan kerusuhan. Karnataka salah satu negara sisi di selatan yang terkuasai partai nasional Hindu Pertama Menteri Narendra Modi akan melangsungkan penyeleksian majelis negara sisi tahun depannya.
Beberapa siswa yang menuntut larangan itu menjelaskan di pengadilan jika penggunaan jilbab ialah hak dasar yang ditanggung konstitusi India dan sebagai praktek penting dalam Islam. Abdul Majeed, ketua Partai Sosial Demokratik Karnataka, menjelaskan dianya akan bicara dengan beberapa penggugat dan orangtua mereka untuk menolong ajukan banding di Mahkamah Agung bila mereka inginkannya.
Keputusan pengadilan tinggi menyalahi hak pribadi, hak dasar, dan hak beragama, katanya. Wanita Muslim sudah menggunakan jilbab sepanjang beberapa ratus tahun. Larangan jilbab di Karnataka itu mengundang kritikan dari Amerika Serikat dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Belum semua negara sisi di India mempunyai ketentuan masalah seragam sekolah. Keputusan pengadilan itu bisa menggerakkan negara sisi lain untuk mengeluarkan larangan jilbab di sekolah.
Beberapa petinggi Karnataka menjelaskan siswa wanita Muslim yang tidak tiba ke sekolah untuk protes larangan itu harus patuhi keputusan itu dan kembali bersekolah.
ndia sudah alami beberapa kekacauan yang mematikan karena benturan Hindu-Muslim semenjak negara tersebut merdeka pada 1947, tetapi tidak satu juga terjadi pada bagian selatan.